JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut pemerintah akan memberi bantuan kepada para korban judi online.
“Pasti (diberi bantuan), karena ini bagian dari korban sosial, dan tentu selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial,” kata Cak Imin di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Namun, Cak Imin tidak secara rinci menjelaskan jenis bantuan yang akan diberikan pemerintah.
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebutkan, korban judi online juga akan diberikan pelatihan.
Baca juga: Cak Imin Sebut Judi Online sebagai Bencana Sosial, Sudah Menjangkiti 8,8 Juta Orang
Sebab, menurut dia, salah satu akar masalah judi online adalah faktor kemiskinan di samping kecanduan.
“Pasti (ada pelatihan), akar masalahnya adalah dua, yang pertama tentu kemiskinan dan pengangguran, akar yang kedua adalah ya psikologis, ya kecanduan dan berbagai aspek-aspek non-ekonomi,” ujar Cak Imin.
Ia juga membuka kemungkinan pemerintah memberikan pekerjaan kepada para korban perjudian online.
“Itu agenda besarnya seperti itu,” kata Cak Imin saat ditanyakan apakah pemerintah akan menyiapkan pekerjaan ke korban judi online.
Baca juga: RSCM Catat Lonjakan Pasien Pencandu Judi Online
Dalam kesempatan ini, ia menyebut judi online sudah masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta masyarakat Indonesia.
Cak Imin menyinggung keadaan para korban judi online cukup memprihatinkan sehingga para pecandu judi online ini perlu mendapat rehabilitasi.
“Para pecandu judi online juga mengalami kondisi yang memprihatinkan, perilakunya kemudian kehidupannya hancur dan negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi,” kata Cak Imin.
“Semua harus terlibat, saya sebagai Menteri Koordinator akan mengajak semua kementerian yang terkait untuk bahu-membahu mengatasi judi online ini,” ujar dia.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan kepada masyarakat yang kecanduan judi online. Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan ini saat mengunjungi pasien korban judi online di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.
"Pasti (dapat bantuan pemerintah), karena ini bagian dari korban sosial," katanya di RSCM, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cak Imin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membantu menanggung biaya perawatan rumah sakit lewat BPJS. Lebih dari itu, ujarnya, ada berbagai bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial kepada pecandu judi online.
Namun, dia belum dapat memastikan apakah keluarga korban turut mendapat bantuan. Menurut dia, hingga saat ini belum ada program untuk keluarga korban judi online itu dari kementeriannya.
"Akan kami kumpulkan dulu fakta-faktanya, baru nanti akan kami lihat solusinya," ujar Cak Imin
Ketua Umum PKB itu mengatakan, bahwa fenomena judi online di Indonesia telah masuk klasifikasi bencana sosial. Menurut dia, judi online sudah merusak seluruh sendi kehidupan dan menghambat individu untuk berkembang menuju tahap kesejahteraan.
"Orang yang sudah terlibat dan menjadi korban judi online hancur seluruh sendi kehidupannya, baik sendi ekonomi, sosial, psikologis, maupun keluarganya," kata Cak Imin.
Dia mengatakan, negara perlu hadir untuk melakukan pertolongan dan merehabilitasi rakyatnya yang terkena adiksi judi online. Dia menyatakan bakal mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi bahaya judi online ini.
"Saya sudah meminta beberapa kementerian, termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk terus mendeteksi di seluruh rumah sakit," ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan kepada masyarakat yang kecanduan judi online. Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan ini saat mengunjungi pasien korban judi online di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.
"Pasti (dapat bantuan pemerintah), karena ini bagian dari korban sosial," katanya di RSCM, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.
Cak Imin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membantu menanggung biaya perawatan rumah sakit lewat BPJS. Lebih dari itu, ujarnya, ada berbagai bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial kepada pecandu judi online.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerintah akan memberi bantuan kepada para korban judi online.
"Pasti (beri bantuan), karena ini bagian dari korban sosial dan tentu selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial," kata Cak Imin saat mengunjungi korban judi online di RSCM, Jakarta, Jumat (15/11).
Ia menyinggung keadaan para korban judi online yang dalam kondisi memprihatinkan. Perilaku dan kehidupan korban juga hancur, sehingga negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tugas kita semua mari bahu-membahu untuk mengatasi ini dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya," katanya.
Di RSCM, tercatat sebanyak 46 pasien dirawat sepanjang 2024 imbas kecanduan judi online. Jumlah itu naik tiga kali lipat jika dibandingkan 2023.
Dalam periode yang sama, ada sekitar 126 pasien yang dirawat jalan. Jumlah ini pun naik dua kali lipat dibandingkan 2023.
Mayoritas pasien judi online di RSCM adalah laki-laki dengan usia produktif 18 hingga 35 tahun.
Cak Imin mengaku tengah berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mendata pasien kecanduan judi online di rumah sakit lain
"Ini saya sedang minta beberapa kementerian, termasuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, untuk terus mendeteksi di seluruh rumah sakit-rumah sakit. Ini baru langkah awal saja di RSCM ini," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan korban judi online berpeluang menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, korban judi online yang menjadi miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.
Nantinya nama korban judi online akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga berhak menerima bansos.
"Kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, ya," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," sambungnya.
Muhadjir mengatakan pemerintah juga telah memberikan advokasi kepada korban judi online. Mereka yang mengalami gangguan psikososial katanya akan dibina dengan bantuan serta koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia mengatakan judi online tak hanya dilakukan oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah, tetapi juga golongan intelektual. Karena itu, ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mencoba judi online.
"Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat bawah saja. Tapi juga masyarakat atas juga mulai banyak, termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga," ujarnya.
Presiden Jokowi pun telah memberikan atensi khusus atas kasus judi online yang berujung pembunuhan. Ia meminta seluruh lapisan masyarakat menghentikan maraknya judi online.
Jokowi rencananya akan menunjuk Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebagai pucuk pimpinan Satgas Pemberantasan Judi Online.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan penunjukan dilakukan melalui keputusan presiden. Keppres itu akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat.
"Sebelum ke sini saya sudah paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menko PMK," kata Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons rencana pemerintah untuk menjadikan korban judi online sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh tak sepakat dengan rencana tersebut. Justru ia menilai, korban judi online seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima bansos.
"Kita juga harus konsisten ya, di satu sisi kita memberantas tindak perjudian salah satunya adalah melakukan langkah-langkah preventif, di sisi yang lain harus ada langkah disinsentif bagaimana pejudi justru jangan diberi bansos," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh di Kantor MUI Pusat, Jakarta, dilansir dari Antara Sabtu (15/6/2024).
Niam mengatakan, bansos yang diberikan kepada pejudi berpotensi digunakan kembali untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut.
Ia menekankan tidak ada istilah korban dari judi daring, ataupun kemiskinan struktural akibat dampak judi online, karena berjudi merupakan pilihan hidup pelakunya.
Berbeda dengan pinjaman daring (pinjol), kata dia, terdapat sejumlah penyedia layanan yang melakukan kecurangan, dan menyebabkan penggunanya tertipu lalu menjadi korban.
"Masa iya kemudian kita memprioritaskan mereka? tentu ini logika yang perlu didiskusikan. Kalau tahu uangnya terbatas untuk kepentingan bansos, prioritaskan justru orang yang mau belajar, orang yang mau berusaha, orang yang gigih di dalam mempertahankan hidupnya, tetapi karena persoalan struktural dia tidak cukup rezeki. Ini yang kita intervensi, jangan sampai kemudian itu enggak tepat sasaran," ucap Niam.
Menurut Niam, pemerintah tak perlu melakukan tindakan restoratif kepada para pelaku tindak pidana perjudian. Sebab, kata dia, pelaku judi melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar.
Adapun secara khusus ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas judi online, melalui pembentukan satuan tugas guna memberantas tindak pidana tersebut.
"Dalam melakukan tindakan pencegahan dan juga penindakan hukum secara holistik, jangan tebang pilih, karena ada juga platform digital yang sejatinya dia bergerak kepada perjudian online, tetapi dibungkus dalam bentuk permainan dan sejenisnya. MUI secara khusus memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memberantas tindak perjudian melalui Satgas Judi Online," tuturnya.
Polda Jatim mengungkap motif Polwan berinisial Briptu FN melakukan kasus pembakaran terhadap suaminya Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW) yang juga anggota Polri di Mojokerto.
"Yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah pertama motif. Motifnya adalah saudara Briptu Rian sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, mohon maaf, ini dipakai untuk main judi online," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Surabaya, Minggu (9/6/2024).
Percekcokan yang terjadi pada pasangan suami istri polisi ini dimulai ketika korban pulang ke rumah. Awal percekcokan itu disebut lantaran sang istri, Briptu FN, kesal terhadap perilaku korban yang disebutnya kerap menghabiskan uang rumah tangganya untuk main judi.
Dirmanto mengatakan percekcokan itu terjadi setelah korban pulang dari tempatnya bekerja di Polres Jombang. Sesampainya di rumah yang terletak di asrama polisi di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, korban dan istrinya terjadi cekcok.
Percekcokan itu berlanjut dengan penyiraman bensin oleh Polwan Briptu FN pada sang suami. Menurut Dirmanto, tidak jauh dari posisi korban, terdapat sumber api yang tidak disebutkan secara jelas olehnya. Alhasil, percikan bensin rupanya membuat api turut menyambar korban.
"Kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badannya yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api. Sehingga terpercik lah itu akhirnya membakar yang bersangkutan," ceritanya.
Sejumlah situs dan akun media sosial milik pemerintah pernah diretas atau ditumpangi oleh promosi judi online (judol), termasuk kanal YouTube DPR RI. Berikut daftarnya.
Pagi ini, Rabu (6/9), akun YouTube DPR RI menampilkan live permainan judi online dengan bahasa Turki. Terpantau muncul empat video live dengan konten serupa.
Foto profil utama akun itu juga berubah, dilengkapi dengan tulisan 'Slot Baris'. Namun postingan yang diunggah di kolom video masih tersedia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal akun YouTube DPR RI ini terbilang sering diakses publik lantaran kerap menyiarkan langsung kegiatan rapat yang dilakukan oleh para anggota parlemen.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar tengah berupaya untuk memulihkan kembali akun YouTube yang dibajak itu.
"Langkah yang sudah kita ambil dari pagi tadi sudah menghubungi Google Indonesia untuk recovery akun Youtube DPR," kata Indra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).
Tidak hanya kanal DPR RI, sejumlah situs lembaga pemerintahan juga pernah disusupi hingga diretas sepenuhnya oleh judi slot.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi, dalam unggahannya di Twitter pada 22 Agustus, menyebut ada sekitar 4 juta halaman web judi online yang nebeng situs pemerintah (domain go.id).
Menurutnya, situs-situs semacam ini merupakan hasil peretasan dengan metode deface, dan pengelola situs "tidak sadar, tidak lagi merawat situsnya, tidak lagi dikontrak untuk mengelola."
Ismail menyebut masih ada 3 juta situs-situs pemerintahan yang disusupi oleh judi online, meski lebih dari 800 ribu situs sudah diblokir oleh pemerintah sejak 2018.
Selain itu, 1,2 juta halaman web judi online juga menyusup ke situs-situs akadamik yang bisa dicari di mesin pencarian Google dengan kata kunci: gacor site:ac.id.
Sementara, Direktur lembaga riset siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan teknik ini disebut dengan mirroring, yakni memindahkan atau membuat situs serupa di situs milik perguruan tinggi dan pemerintah.
Motifnya ada dua hal. Pertama, untuk berjaga-jaga jika situsnya di-takedown Kominfo. Kedua, menumpang situs pemerintahan dan akademik dinilai lebih aman lantaran jarang dicek keamanan sibernya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pada Februari lalu mengatakan ada 461 situs dengan domain (go.id) disusupi judi online.
Penyebabnya karena faktor kurangnya pemahaman keamanan siber, padahal situs itu sudah lama tidak digunakan oleh kementerian maupun lembaga terkait.
Banyak yang sudah di-takedown, namun yang baru muncul lebih banyak lagi.
Berikut daftar situs-situs yang pernah di-hack atau ditebengi promosi judi online:
Situs Bawaslu Makassar
Pada Agustus, situs Badan Pengawas Pemilu (Bawasli) Makassar pernah diretas dan tidak bisa diakses dengan tampilan web utama berubah menjadi situs judi online.
Situs itu tidak dapat diakses oleh publik sejak awal 2023 meski kala itu berhasil dipulihkan. Pada Agustus, situs itu kembali lagi menjadi sasaran hacker.
Peretas website Bawaslu Makassar hanya meninggalkan sebuah catatan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
"Sungguh menyenangkan bisa bermain-main di server kepemerintahan."
"I am verry happy and angry to know about the bad and dark side of goverment."
Salah satu sub domain milik Kementerian Pertanian, yaitu satudata.pertanian.go.id, juga pernah disusupi peretas judi online.
Penelusuran CNNIndonesia.com pada Januari 2023, situs tersebut masih menampilkan judi online slot. Saat diakses pada Rabu (6/9), situs itu sudah tidak lagi ditebengi judi online.
Berikut sub domain milik Kementan yang sempat ditebengi judi online.
https://satudata.pertanian.go.id/vendor/-/slot-gacor/
https://sumut.litbang.pertanian.go.id/-/
https://ntb.litbang.pertanian.go.id/pub/
Situs Kementerian Perhubungan
Situs milik Kementerian Perhubungan juga tidak lolos dari serangan peretas. Modusnya sama, digunakan sebagai wadah untuk bermain judi online di situs https://sipandu.dephub.go.id.
Padahal, situs Sipandu merupakan website yang berisi informasi pemanduan dan penundaan kapal. Artinya, publik memanfaatkan situs ini untuk traffic kapal laut yang beroperasi di bawah Kemenhub.
Meski sempat menampilkan judi online, pada Rabu (6/9), judi online di situs tersebut sudah hilang dan tak lagi bisa diakses.
